Australia Temui Komisi VI DPR Bahas Soal Perdagangan

18-04-2013 / KOMISI VI

Komisi VI DPR bertukar pikiran dengan Jajaran Kementerian Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Australia membicarakan isu krusial perdagangan dan perindustrian antar kedua negara.  "Australia sangat peduli mengenai isu perdagangan dengan Indonesia. ada persoalan antara Indonesia dan Australia, mereka komplain ke WTO mengenai produk holtikultura Indonesia, sementara Indonesia bawa kasus ke WTO soal kasus cengkeh australia," ujar Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto seusai menerima Secretary (head) of the Australian Department of Foreign Affairs and Trade Mr. Peter Varghese AO, di Gedung Nusantara I DPR RI, Kamis (18/4).

Menurut Airlangga, Indonesia melihat sejauhmana komplain Australia, dimana mereka intinya menpersoalkan transparansi kejelasan prosedur. Mengenai kasus daging, Australia mereka melihat persoalan kuota sistem, suplai dan demand.

Pada kesempatan itu, Airlangga mengatakan, Pemerintah Australia juga sempat mempertanyakan Perkembangan RUU perindustrian. kita melihat kerjasama Australia-Indonesia dapat meningkatkan struktur industri di Indonesia. "Kerjasama dengan Australia diharapkan dapat meningkatkan manufacturing dan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja," tambahnya.

Potensi Indonesia dengan Australia, lanjutnya, bersifat komplementer. "Indonesia manufacturing khusus tropik, misalnya saja kita memiliki industri tekstil sementara kapas terbatas, khusus daging, Australia memiliki teknologi pembibitan dan di Indonesia bisa saja melakukan pembesaran sapi," ujarnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...